Sistem Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Indonesia pernah melalui sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang. Pasca kemerdekaannya, Indonesia perlu untuk berjuang untuk mendapatkan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka secara penuh.

Indonesia pun sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, semenjak tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan. Berikutnya, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca 17 Agustus 1950 menggunakan UUD Sementara 1950 sambil menunggu terbentuknya konstitusi yang tetap. Di dalam UUD S 1950, ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan Indonesia adalah demokrasi liberal. Sementara sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer.

Sistem Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Di dalam kabinet perlementer, terdapat presiden dan perdana menteri. Kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sementara presiden, hanya berkedudukan sebagai kepala negara.

Perdana menteri bersama dengan para menteri atau kabinetnya, bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada masa ini, terbentuklah partai -partai di Indonesia. Ada cukup banyak partai yang berkembang karena kala itu, Indonesia menggunakan sistem multipartai. Partai politik memerintah melalui sistem perimbangan kekuasaan dalam parlemen. Sistem multipartai ini memiliki sisi positif dan juga sisi negatif.

Baca juga: Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sisi positif sistem multipartai

Sisi positif dari sistem multipartai meliputi :

1. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan.

2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa.

3. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia karena setiap warga berhak berpartisipasi dalam politik, antara lain mengkritik pemerintah, menyampaikan pendapat, dan mendirikan partai politik.

Sisi negatif sistem multipartai

Adapun sisi negatif dari sistem multipartai yang dapat berupa :

1. Adanya kecenderungan munculnya persaingan yang tidak sehat di parlemen maupun kabinet.
2. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, dan bukannya kepentingan rakyat banyak.

Tujuh Kabinet di Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Pada masa Demokrasi Liberal selama berlakunya UUDS 1950, pemerintah Republik Indonesia sering melakukan pergantian Perdama Menteri beserta kabinetnya. Setidaknya, terdapat hingga tujuh kabinet yang berganti mulai dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Berikut adalah tujuh kabinet yang ada selama masa demokrasi liberal :

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 2juni 1953)

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 - 14 Maret 1957)

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

Pergantian kabinet di Indonesia pada masa tersebut terbilang cukup sering. Seringnya pergantian kabinet ini disebabkan karena selama pelaksanaan demokrasi liberal terjadi banyak pertentangan antarpartai. Partai -partai yang jumlahnya banyak ini bersuaha untuk mendapatkan kekuasaan sehingga menimbulkan kekacauan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

Karena seringnya pergantian kabinet ini, artinya usia kabinet sangatlah singkat. Usia kabinet yang hanya sesaat ini pun pada akhirnya tidak memungkinkan mereka untuk menjalankan program kerjanya secara tuntas.

Akibatnya, pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara tidak dapat terlaksana karena para pemimpin partai yang menjadi perdana menteri beserta menterinya hanya memikirkan kepentingan partainya.

Kabinet yang sedang berkuasa pun selalu mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, terutama dari kabinet -kabinet lain. Akhirnya, mereka pun harus menyerah dan menyerahkan kekuasaannya.

Kekacauan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sistem ini jelas tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, jiwa Pancasila, dan UUD 1945.

Program Kerja 7 Kabinet Masa Demokrasi Liberal

Berbagai program kerja kabinet yang tidak bisa tuntas di Masa Demokrasi Liberal dapat dilihat dari keterangan berikut :

1. Program Kerja Kabinet Natsir

a) Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.

b) Melakukan konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.

c) Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

d) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

e) Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

2. Program Kerja Kabinet Sukiman

a) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum demi menjamin keamanan, ketenteraman dan menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara.

b) Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.

c) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat dan mempercepat terlaksananya otonomi daerah.

d) Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

e) Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

f) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.

3. Program Kerja Kabinet Wilopo

a) Mempersiapkan pemilihan umum secepatnya

b) Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

c) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan rakyat.

d) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.

e) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.

4. Program Kerja Kabinet Ali Sastoamijoyo I

a) Program dalam negeri, meliputi upaya meningkatkan kemanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakannya pemilihan umum. Pembebasan Irian Barat secepatnya.

b) Program luar negeri, meliputi  pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali ke persetujuan KMB serta penyelesaian pertikaian politik.

5. Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

a) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Dalam hal ini adalah kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi.

b) Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, serta pemberantasan korupsi.

c) Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia.

6. Program Kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo II

a) Pembatalan KMB.

b) Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Reupblik Indonesia.

c) Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubunan, pendidikan, serta pertanian.

d) Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.

7. Program Kerja Kabinet Djuanda

a) Membentuk Dewan Nasional.

b) Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

c) Melanjutkan pembatalan KMB.

d) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia.