Beranda / politik

Sistem Politik Cina dan Struktur Pemerintahannya

Sistem Politik Cina dan Struktur Pemerintahannya


 BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN CINA
Sumber: www.chinadaily.com.cn
  
Bagan di atas menunjukan struktur perpolitikan Cina. Struktur politik Cina tidak sesederhana struktur politik di mayoritas negara di dunia. Cina menggunakan sistem politik dengan banyak cabang kepemimpinan.

Masing-masing memiliki peranan dan wewenang khusus. Terdapat tiga lembaga tinggi negara yang memegang kendali besar dalam tata kenegaraan. Yang pertama ada office of the president atau kantor kepresidenan, kedua ada national people’s congress atau kongres rakyat nasional, dan kekuatan ketiga ada Chinese people’s political consultative conference atau konferensi penasehat politik rakyat Cina.

a. Kongres Rakyat Nasional

Kongres Rakyat Nasional memiliki otoritas tertinggi dalam struktur kenegaraan. Pada pemilu yang diadakan pada 28 Februari 2005, terpilih sebanyak 2.723 wakil untuk berada di kongres rakyat nasional ini.

Pemilu dilakukan oleh kongres rakyat daerah pada tingkat provinsi, daerah otonomi, daerah istimewa administratif dan empat kotamadya dan sebanyak 265 wakil dipilih dari angkatan bersenjata. Masa jabatan anggota kongres rakyat nasional adalah 5 tahun. Kongres rakyat nasional memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

  1. Membuat Undang-Undang
  2. Mengembangkan, menginterpretasikan, mengawasi, dan melaksanakan Undang-Undang
  3. Meninjau dan menyetujui program ekonomi nasional pemerintah dan pembangunan sosial serta anggaran belanja negara
  4. Menyetujui pembentukkan provinsi, daerah otonomi, kotamadya, dan daerah istimewa administratif
  5. Memutuskan persoalan yang berhubungan dengan perang dan damai

b. Konferensi Penasihat Politik Rakyat Cina

Konferensi penasihat politik rakyat Cina adalah sebuah lembaga penasehat dan konsultasi. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang tidak termasuk dalam lembaga milik pemerintah. 

Konferensi penasehat politik berada pada masing-masing tingkatan pemerintahan kecuali pada tingkat kota dan daerah administrasi khusus. Pada 28 Februari 2005, Konferensi Penasehat Politik Rakyat Cina memilih anggota sejumlah 2.304.

Anggotanya merupakan perwakilan dari Partai Komunis Cina, Partai Politik lain, perseorangan yang tidak terkait pada partai politik, dan perwakilan dari kelompok etnik. Lembaga konsultasi pada tingkat nasional mengadakan pertemuan setiap setahun sekali.

Pertemuan biasa dilakukan sebelum pertemuan Kongres Rakyat Nasional berlangsung. 

Baca juga: Overview Teori Regionalisme

c. Presiden

Di Cina, presiden berperan sebagai kepala negara. Presiden dipilih melalui pemilu yang diadakan oleh Kongres Rakyat Nasional. Presiden menduduki masa jabatan lima tahun, dengan maksimal dua kali jabatan. Presiden mempunyai fungsi dan kekuasaan utama untuk:

  1. Mendeklarasikan perang dan perdamaian
  2. Menerima surat kepercayaan dari perwakilan diplomat luar negeri.
  3. Mengesahkan Undang-Undang yang diusulkan oleh Kongres Rakyat Nasional.
  4. Menetapkan dan memberhentikan Perdana Menteri serta anggota dewan negara sesuai dengan keputusan kongres rakyat nasional
  5. Menetapkan penghargaan dan medali nasional.

d. Dewan Negara

Selain tiga pemegang kendali utama dalam sistem kenegaraan Cina, terdapat lembaga tinggi yang berwenang dalam mengurusi administrasi kepemerintahan. Dalam struktur administrasi kepemerintahan, terdapat Dewan Negara sebagai institusi tertinggi.

Dewan negara bertanggung jawab pada kongres rakyat nasional. Dewan negara terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri, anggota dewan negara, menteri yang bertanggung jawab atas kementrian dan komisi, seorang pengawas umum dan seorang sekretaris umum.

Perdana menteri bertanggung jawab atas keseluruhan dewan negara dan pelaksanaan funsi eksekutif dari pemerintah pusat.

Perdana menteri, wakil perdana menteri dan anggota dewan negara ini dipilih oleh kongres rakyat nasional untuk masa jabatan lima tahun dan maksimal dua kali masa pemilihan. Peran dan fungsi dari dewan negara secara mendasar adalah:

  1. Mengkaji tindakan administratif, membuat peraturan administratif dan regulasi, membuat keputusan-keputusan pokok, serta memegang kendali dalam perintah berdasarkan konstitusi dan undang-undang Cina.
  2. Memberikan usulan kepada kongres rakyat nasional atau panitia kerja kongres rakyat nasional.
  3. Mengarahkan pimpinan pada seluruh kementerian dan komisi pemerintaan pusat, serta lembaga administratif tingkat pemerintah daerah.
  4. Merancang dan menjalankan perekonomian nasional dan program pengembangan sosial dan anggaran belanja negara.
  5. Membawahi secara langsung semua lembaga administratif negara, termasuk seluruh komisi dan kementerian dan bertanggung jawab terhadap kebijakan ekonomi, pendidikan, keilmuan, kebudayaan, kebijakan sipil atau perdata, keamanan publik, kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. 

e. Komisi Militer Pusat

Dalam jajaran pelaksana administrasi negara dalam bidang militer, terdapat komisi militer pusat. Komisi militer pusat memiliki 11 anggota yang membawahi tentara nasional secara langsung. Komisi militer pusat dipilih oleh kongres rakyat nasional dan bertanggung jawab pada kongres rakyat nasional. Satu kali masa jabatan komisi militer pusat selama lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk tahun berikutnya.

Terdapat pengadilan rakyat yang memegang andil dalam hal peradilan. Pengadilan rakyat adalah lembaga pengadilan yang bertanggung jawab pada penegakan hukum perdata, kriminal, ekonomi dan bidang administratif lain.

Pengadilan rakyat bertanggung jawab untuk mengawasi pengadilan rakyat di tingkat lokal dan pengadilan khusus. Pengadilan rakyat tertinggi ini bertanggung jawab kepada kongres rakyat nasional dan panitia kerjanya.

Presiden pengadilan rakyat tertinggi dipilih oleh kongres rakyat nasional untuk masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua kali masa jabatan.

Baca juga: Teori State Corporatism diantara Kapitalisme dan Komunisme

f. Kuasa Rakyat

Lembaga kepemerintahan lain yang ada di Cina diantaranya adalah kuasa rakyat. Kuasa rakyat bertanggung jawab terhadap pergerakan badan administratif negara terhadap kekuasaan dalam hal tuntutan hukum.

Kuasa rakyat juga sebagai pengawas resmi terhadap lembaga-lembaga administratif kepemerintahan. Terdapat kuasa rakyat tertinggi yang memiliki wewenang tertinggi terhadap lembaga kuasa rakyat di daerah.

Kuasa rakyat tertinggi bertanggung jawab terhadap kongres rakyat nasional dan anggota komitenya. Dewan kuasa rakyat dipilih oleh kongres rakyat nasional. Masa jabatan yang diperbolehkan adalah maksimal dua kali masa jabatan dengan masing-masing masa jabatan selama lima tahun.

g. Polit Biro

Polit biro tidak dimasukkan kedalam struktur pemerintahan Cina. Namun, polit biro memiliki peran penting dalam setiap kebijakan di Cina. Polit Biro merupakan sebuah badan tertinggi dalam Partai Komunis Cina.

Polit Biro singkatan dari political bureau, terdiri dari 15-20 orang. Anggota polit biro dipilih setiap 5 tahun sekali melalui kongres nasional partai. Di Cina kekuasan tertinggi ada pada Partai Komunis Cina, walau hal tersebut berbeda dengan konstitusi negara (Wibowo; 2007; 131).

Partai bisa memiliki kekuasaan karena partailah yang mendirikan negara Republik Rakyat Cina. Partai Komunis Cina didirikan pada tahun 1921, jauh sebelum Republik Rakyat Cina berdiri. 

Kongres Partai Komunis Cina ke 7 yang diadakan pada tanggal 23 April hingga 11 Juni 1945, mengambil keputusan bahwa partai komunis mengadopsi teori Marxis-Leninis (www.english.cpc.people.com.cn, diakses pada 26 Juni 2012).

Dalam pemikiran Lenin partailah yang memiliki negara. Partai jugalah yang menentukkan kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, Partai Komunis Cina memiliki kekuasaan atas negara.

Didalam pembukaan undang-undang dasar Cina juga disebutkan bahwa Cina berada dibawah kepemimpinan partai komunis Cina dan bimbingan pemikiran Marxis-Leninis dan Mao Zedong (www.chinability.com, diakses pada 27 Juni 2012).

Hal tersebut dapat diartikan dalam kepemerintahan yang sebenarnya memiliki kekuasaan adalah partai komunis Cina. oleh sebab itu pula semua orang yang akan menduduki posisi dikepemerintahan harus atas izin partai komunis Cina.

Sehingga semua kebijakan apapun yang ada di Cina tidaklah mungkin bertentangan dengan partai komunis Cina.